Pengertian implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan (policy implementation) secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah maupun swasta  yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat  Van Meter dan Van Horn dalam Pujowati (2012:50) “policy implementation encompassed those actions by public and private individuals (and group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. (Akib :2010:1).

Menurut Jones (1987) impelemntasi adalah  those activities directed toward putting a program into effect yaitu proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sabatier Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions yaitu, pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan.

(mip.umy.ac.id/?option=com_phocadownload&view=category.)

Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada  pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian  atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. (http://digilib.uinsby.ac.id/10564/5/bab2.pdf)

Implementasi kebijakan dilakukan untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu hasil. Maka dari itu, segala tujuan pembuat kebijakan akan terwujud jika kebijakan tersebut dapat diimplementasikan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang penting dan harus dilakukan sebagai satu kesatuan dalam struktur kebijakan publik. Karena dalam proses ini, dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diterapkan.